Breaking News

Bantuan Gas Elpiji 3 kg akan Diganti Pemerintah Menjadi Kontribusi Nontunai

Bantuan Gas Elpiji 3 kg akan Diganti Pemerintah Menjadi Kontribusi Nontunai

Pemerinah akan meggubah proses Bantuan Gas Elpiji 3 kg supaya lebih pas target. Kepala Tubuh Peraturan Pajak (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan pemberian bantuan subisidi LPG 3 kg (kg) tidak pas target dan kewenangan pajak ajukan saran mengganti proses bantuan LPG 3 kg supaya lebih pas langsug ke targetnya.

Dari segi nilai jual pada harga dasar, beda harga LPG 3 kg terus berflukluasi. Misalkan pada 2020 lalu, selisihnya capai Rp 5.000 per tabung. Bahkan juga tahun 2021, perbedanaannya sekitaran Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per tabung gas. Saat itu, cuman 36% dari keseluruhan bantuan LPG 3 kg yang dicicipi oleh 40% warga paling miskin. Sementara 39,5% datang dari 40% warga ekonomi kelas menengah atas. yang lainnya, datang dari kelompok kelas ekonomi yang lain. “Jadi ini merupakan wujud dari ketidakadilan.

Lantas jika di perhatikan, ini terlihat yang nikmati bantuan itu ialah orang yang tidak memiliki hak. Pola bantuan nontunai LPG 3 kg akan terwujud beberapa bulan kedepan Di lain sisi, sekitar 72,1% LPG ialah import, cuman 27,9% yang dari produksi gas lokal. Ini jadi sesuatu urgensi yang tinggi sekali dan peraturan yang perlu di benahi.

Direktur Jenderal (Ditjen) Bujet Kemenkeu menambahkan, bantuan LGP 3 kg tidak pas target satu diantaranya karena distribusi yang memiliki sifat terbuka. Efeknya, ketahanan pajak akan terusik. Belum juga flukluasi harga minyak. Aktualisasi nilai ganti rupiah pada Indonesia Crude Price (ICP) berpengaruh besar pada produk LPG. Sementara, volume konsumsi condong alami kenaikan.

Direktur Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu menjelaskan, peraturan bantuan LPG 3 kg tahun 2021 akan berubah dari yang semula mengarah pada produk jadi kontribusi non tunai berbentuk bantuan langsung yang tersinergi dengan bansos yang lain berdasar data terintegrasi kesejahteraan sosial (DTKS).

Untuk itu, pemerintah akan menyempurnakan DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi secara terstruktur serta membangun sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi. Yaitu, masyarakat miskin.